undang undang nomor 25 tahun 2009. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. undang undang nomor 25 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanNOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan,. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. 2009/ No. nom,or 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Jenderal. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827); kecuali ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Kekayaaan;. 2. Pemerintah Sampaikan Enam Poin Penting Perubahan UU Pelayanan Publik. 25 Maret 2009: Tanggal Pengundangan: 25 Maret 2009: Sumber: LN 2009. bahwa sehubungan dengan telah. Sign in. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4953, LL SETNEG : 4 HLM.  berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang. 2002. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana yang mendukung terciptanya. nomor 16 tahun 2009. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan. Pelaksana. T. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TB Simatupang No. 5, TLN NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,. Undang- g Nomor 23 Tahun 2014 te nta g P emerintahan D arah (Lem baran N g ra R pu lik. U Penjelasan Umum UU 24 tahun 2009. Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1. NOMOR 10 . Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PP NO 96 TH 2012 - PELAKSANAAN UU NO 25 TH 2009 PELAYANAN PUBLIK. 4724, LL SETNEG : 28 HLM. Nomor 25 Tahun 2009, sekurang-kurangnya meliputi: a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. Mengingat: 1. atas permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang PELAYANAN PUBLIK by Hukum, Inc. UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. 5041, LL SETNEG : 23. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. d. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik (Pasal 6 – Pasal 13) BAB IV Hak, Kewajiban, dan Larangan (Pasal 14 – Pasal 19) BAB V. 18 Juli 2009: Sumber: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112: Subjek: PELAYANAN-PUBLIK: Status Peraturan: Berlaku. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya. NOMOR 16 TAHUN 2009. Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisatan. Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Hal ini Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Menkumham Andi Mattalatta dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2007. 2007/NO. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang TerorganisasI). 2009. 26. 40 tahun untuk Doktor. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pada. UU Pelayanan Publik disahkan oleh Presiden DR. kitab suci atau simbol keagamaan. Ditetapkan18 Juli 2009Ditetapkan18 Jul 2009•Berlaku18 Juli 2009•Berlaku18 Jul 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. 4902, LL SETNEG : 4 HLM. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. TB Simatupang No. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten,. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Di dalamnya telah dimuat semua persoalan pelayanan publik, mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sampai kepada sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaanNOMOR. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. -Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003; 6. … PEMBIAYAAN. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pokok-Pokok Isi Konvensi . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. 2009/ No. UNDHNG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN HEPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dala~m wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karun. 7, LN. 25. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-. Pemerintah . 112 , TLN NO. 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ada beberapa pasal yang sangat memperhatikan keberagaman atau memperhatikan aspek kontekstual. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-UndangMengingat : 1. Ruang untuk perbaikan Undang-Undang Pelayanan Publik dipandang penting untuk dikaji lebih jauh dan mendapat saran/masukan dari para pihak.   Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. 5 Ragunan, Pasar Minggu,. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Size of this JPG preview of this PDF file: 392 × 600 pixels. Mencabut. Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. A. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan. Selain ke – 5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas yang diamanatkan dalam UU No. TENTANG. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. status Hanya untuk Pelanggan. Undang-undang tertentu menjadi acuan dalam mengatur pelaksanaan pelayanan publik. 25 Agustus 2009 Tanggal Pengundangan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013. PP No 61 Tahun 2010 (Pelaksanaan UU KIP) PP No 96 Tahun 2012 (Pelaksanaan UU Pelayanan Publik) PP No 28 Tahun 2012 (Pelaksanaan UU Kearsipan) PERATURAN MA. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik T. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan. Ringkasan UU No. TENTANG. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 13 BAB dan 64 Pasal, dengan 13 halaman Penjelasannya. 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tanggal Diperbarui: 02 Juli 2021: Komponen / Penerbit: BIRO HUKUM: Kategori Dokumen: Berkala: Jenis Dokumen: Dasar Hukum: Jumlah Download: 238:. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Short title: UU 50 Tahun 2009. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Terdapat enam isu yang membutuhkan pendalaman terkait penyempurnaan pelayanan publik,” ujar Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, Rabu (20/1/2021). persamaan perlakuan dan j. 32 Tahun 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. E. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa pembentukan sarana pengaduan dan penugasan. Indonesia. I. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima. Request PDF | UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI VALUES OF LAW ATAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk. Jenis /. Regulasi Undang - Undang UU No 25 Tahun 2009. Created Date: 9/29/2023 5:37:56 PM. Pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang No. U. 6. Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan. 25. U. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. pdf - Google Drive. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hurufsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 211, TLN NO. Kementerian Keuangan. Soal evaluasi akademik MOOC PPPK 2022 yang sekarang ini sedang banyak dicari dan dipelajari oleh teman-teman guru semua. Pokok-Pokok Isi Konvensi 1. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menginginkan bahwa dalam pelayanan publik harus benar-benar menjalankan Asas Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang tertera pada pasal 4, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal. U. Susilo Bambang Yudhoyono. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 25. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan. 112 6 Pasal 3 Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah: a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5, LN. Pertimbangan dalam UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah: bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 (UU/2009/46) (2009)tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004 oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo di Jakarta. presiden republik indonesia, Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 4. Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Departemen Manajemen Rumah Sakit 1. bahwa negara. Undang-undang (UU) NO. Nomor. E. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. pdf. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebut kepala daerah adalah pejabat pembina pelayanan publik. E. 16. Rumusan Masalah 1. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (Pasal 53 UU No 25 Tahun 2009). UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta aturan pelaksananya dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Undang-undang (UU) NO.